Kekuatan dan Kelemahan Kepemilikan Bisnis Ini Jawabnya?
Kekuatan dan Kelemahan Kepemilikan Bisnis Ini Jawabnya?

Kekuatan dan Kelemahan Kepemilikan Bisnis Ini Jawabnya?

Diposting pada

droppbuy.com Kekuatan dan Kelemahan Kepemilikan Bisnis Ini Jawabnya? Mengenai soal bisnis. Maka Anda sebaiknya harus dapat memilih suatu bentuk perusahaan, apa saja yang cocok dengan soal bisnis yang akan di jalankannya. Seperti kekuatan dan kelemahan kepemilikan bisnis.

Maka jika Anda salah memilih suatu bentuk perusahaan. Jadi bisa saja soal bisnis yang Anda jalankan akan tidak menguntungkan.

Dan untuk alih-alih menguntungkan yang bertahan lama justru sebaliknya bisa rugi. Maka apabila akhirnya dapat saja mengalami kebangkrutan, dalam menjankan bisnis tersebut.

Nah, jadi di sini kami sudah merekomendasikan. Bahwa ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dalam menjalankan suatu bisnis, seperti kekuatan dan kelemahan kepemilikan bisnis.

Baca Juga: Inspirasi Dari Bisnis Ala Alatas Wanita Karir Yang Tajir Melintir

Kekuatan dan Kelemahan Kepemilikan Bisnis

Bentuk-bentuk sebuah perusahaan yang lazim digunakan untuk menjalankan bisnis antara lain yaitu:

  • Perusahaan yang berbentuk Perorangan seperti (Orang Pribadi)
  • Perusahaan yang telah berbentuk CV (Perseroan Komanditer)
  • Sebuah perusahaan yang terbentuk PT (Perseroan Terbatas)

Untuk kali ini, kami akan membahas soal apa saja kelebihan dan kekurangan perusahaan yang berbentuk Perorangan. Ataupun yang disebut dalam perpajakan sebagai Orang Pribai, serta bagaimana soal Aspek Perpajakan.

Soal Kelebihan Perusahaan yang Berbentuk (Orang Pribadi) Yaitu Sebagai Berikut?

Baca Juga: Pahami Lebih Dalam Soal Diploma Teknologi Maklumat

  1. Pendirian perusahaan perorangan (Orang Pribadi) begitu sangat mudah atau tidak berbelit-belit. Dengan biasanya syarat perizinan di Pemerintah Daerah lebih ringan.
  2. Dan untuk perusahaan perorangan maka cocok untuk sebuah usaha yang begitu relatif kecil. Ataupun mereka yang telah memiliki modal juga bidang usaha yang terbatas.
  3. Tidak memerlukan soal akta formal (akta pendirian dari notaris). Untuk dalam pendiriannya soal bisnis tentunya perlu meminta izin ke Pemerintah Daerah setempat. Juga untuk pemilik tidak perlu mengeluarkan soal biaya yang cukup besar.
  4. Telah memiliki kelekuasan dalam suatu hal yang telah mengambil keputusan. Baik menentukan arah perusahaan maupun hal-hal yang telah berkaitan dengan keuangan sebuah perusahaan.
  5. Mengenai soal peraturan. Maka tidak perlu banyak peraturan pemerintah yang telah mengatur perusahaan jenis tersebut, dan untuk pemilik bebas untuk melakukan soal aktivitasnya.
  6. Dan untuk dalam pajak pemilik tidak perlu membayar soal pajak badan. Meskipun demikian tetap saja semua untuk pendapatan harus tetap bayar pajak perorangan (Orang Pribadi).
  7. Untuk soal penghasilan oleh sebuah perusahaan yang telah berbentuk perorangan. Maka akan menjadi pemilik juga dapat digunakan dengan secara bebas oleh pemilik.

Kekurangan Perusahaan yang telah berbentuk Perorangan (Orang Pribadi) adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Mitsubishi Pajero Mini Yang Akan Hadir Di 2024

  1. Untuk memperoleh modal dari suatu pihak luar (perbankan) akan terasa sulit. Artinya jika sebuah perusahaan perorangan yang ingin mendapatkan tambahan modal ataupun investasi, ataupun pinjaman dari perbankan relatif sulit, dan terutama untuk jumlah yang lebih besar.

Hal tersebut, di karenakan sebuah perusahaan perorangan yang di anggap kurang kredibel.

  1. Mengenai soal perusahaan perorangan relatif sulit untuk mengikuti tender yang telah di selenggarakan oleh Pemerintah (Bendahara Instansi Pemerintah). BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) juga perusahaan besar swasta. Karena merasa kesulitan supaya memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen atau jumlah dana/modal yang telah tersedia.
  2. Pemilik soal perusahaan perseorangan (Orang Pribadi), yang bertanggung jawab dalam utang perusahaan dengan secara penuh maupun kewajiban lainnya.
  3. Kelangsungan hidup ataupun umur perusahaan relatif lebih singkat. Jadi hal tersebut di sebabkan kesulitan dalam mencari pengganti maupun penerus pengelola perusahaan dan apabila pemilik meninggal dunia.

Maka terjadi kevakuman yang telah menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir.

  1. Maka perusahaan akan sulit berkembang. Jika menggunakan bentuk perusahaan perorangan, dan untuk hal ini dikarenakan kesulitan dalam mengelola sebuah usaha yang hanya berada dalam satu tangan.

Jadi jika ingin memperbesar sebuah perusahaan. Maka harus mengubah suatu bentuk perusahaannya terlebih dahulu, supaya menjadi Badan Usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) ataupun CV (Perseroan Komanditer).

  1. Untuk administrasi sebuah perusahaan biasanya tidak terkelola secara baik. Karena tidak adanya pengawasan yang efektif dari pemilik perusahaan. Jadi untuk hal ini telah menyebabkan sebuah dokumentasi dari setiap transaksi sulit untuk mencari.

Juga terkadang setiap transaksi tidak di dukung dengan dokumen yang seharusnya dibutuhkan. Maka pada akhirnya perkembangan perusahaan sulit untuk di ketahui dengan secara tepat.

Perlakuan Perpajakan Terhadap Perusahaan yang Telah Berbentuk Perorangan

Baca Juga: Keunikan Dalam Bisnis Asuransi Yang Belum Banyak Orang Tahu

Perusahaan yang telah terbentuk Perorangan maupun dalam perpajakan yang di sebut dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Juga telah mempunyai kewajiban perpajakan, yang hampir sama dengan sebuah perusahaan yang telah berbentuk Badan (PT atau CV).

Hak ataupun kewajiban soal perpajakan bagi sebuah perusahaan yang telah terbentuk perorangan (Orang Pribadi antara lain yaitu:

  • Dan apabila perusahaan yang telah terbentuk perorangan di dirikan. Maka seharusnya mendaftarkan diri supaya menjadi Wajib Pajak, dengan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Paling lambat 1 (satu) bulan setelah perusahaan tersebut nyata telah melakukan kegiatan usaha.
  • Jika apabila Pendapatan atau penjualan atas Barang Kena Pajak (BKP). Juga Jasa Kena Pajak (JKP), dalam satu tahun pajak yang melebihi Rp.4,8 milyar maka wajib mendaftarkan diri supaya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Jika telah mendapatkan NPWP. Maka untuk kewajiban selanjutnya adalah menyetor atau melaporkan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana Wajib Pajak yang terdftar dengan sesuai kewajiban perpajakan yang telah tertera dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar), yang telah di terima dari kantor Pelayanan Pajak.

Baca Juga: Apa Perbedaan Email Bisnis dan Surat Bisnis Simak Penjelasannya di Bawah Berikut?

  • Untuk semua jenis pelayanan yang telah di berikan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Juga termasuk yang telah disediakan bisa di manfaatkan oleh Wajib Pajak dengan secara gratis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.