Akankah 2023 Resmi Tenaga Honorer Dihapus?
Akankah 2023 Resmi Tenaga Honorer Dihapus?

Akankah 2023 Resmi Tenaga Honorer Dihapus?

Diposting pada

droppbuy.comAkankah 2023 Resmi Tenaga Honorer Dihapus? Yang saat ini banyak di perbincangkan oleh netizen di seluruh tanah air.

Pemerintah resmi memberhentikan pekerja sukarelawan melalui Menteri Alat Swasta dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada tahun 2023/165/M.SM 02.03.2022, terbit 31 Mei 2022.

Tidak ada pekerjaan untuk masing-masing kantor dan staf non-ASN,” baca poin 6 (b) surat itu. Surat
itu juga mengharuskan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menugaskan staf non-ASN ke kantor masing-masing.

Yang memenuhi persyaratan dapat diikutsertakan/diikuti dalam seleksi calon PNS dan PPPK.
Surat ini juga mengatur bahwa PPK dapat mempekerjakan seorang kontraktor atau kontraktor jika diperlukan tambahan tenaga seperti supir, petugas kebersihan, satpam, dan lain-lain.

“Pekerja outsourcing bukanlah pekerja sementara di instansi terkait,” kata surat itu. Selain itu, MenpanRB mendesak PPK menyusun langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan pegawai non-ASN yang gagal menyeleksi calon PNS dan PPPK yang tidak memenuhi syarat. Batas waktu adalah 28 November 2023.

Untuk konsultan SDM yang terus mempekerjakan pekerja tidak tetap, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Dan itu mungkin akan diselidiki oleh badan pengatur internal dan eksternal pemerintah,” kata surat itu.

Surat Menteri Pemerintahan dan Birokrasi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan tersebut mengatur bahwa staf ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Bagaimana Dengan Relawan Yang Gagal Memilih Antara CPNS dan CPPPK?

Akankah 2023 Resmi Tenaga Honorer Dihapus?
Akankah 2023 Resmi Tenaga Honorer Dihapus?

Namun, untuk relawan yang tidak memenuhi syarat atau karyawan non-ASN, prosedur pembayaran akan dilakukan sesuai aturan.

“(KemenPANRB) telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan pegawai non-ASN yang tidak memenuhi persyaratan dan akan menyeleksi calon PNS dan PPPK sesuai ketentuan undang-undang hingga batas waktu 28 November 2023. Akan gagal.”

Tambah Tjahjo. Sementara itu, ia juga menekankan sanksi yang dijatuhkan kepada PPK yang tetap memberikan lapangan pekerjaan kepada pegawai non-ASN. “Sanksi dikenakan di bawah undang-undang dan dapat diaudit oleh regulator pemerintah dalam dan luar negeri,” kata Tjahjo.

Demikianlah artikel ini kami buat sesuai dengan apa yang terlampir menurut surat yang di keluarkan oleh pemerintah.